Lapas Kelas IIA Pematang Siantar Hadiri Rakor Kehumasan Kemenkumham RI Secara Virtual

SIMALUNGUN - Rapat koordinasi penguatan tugas dan fungsi kehumasan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dipimpin Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama berlangsung di Hotel The Westin Jakarta, Rabu (24/05/2023) dimulai sekira pukul 09.00 WIB.

Kalapas Kelas IIA Pematang Siantar M Pithra Jaya Saragih turut menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi UKPBJ yang diselenggarakan LKPP secara virtual bertempat di Lapas Kelas IIA Pematang Siantar, Jalan Asahan Kilometer 7, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun.

Baca juga: Orasi Ilmiah Prof. DR. Syahrul Yasin Limpo di Universitas Hasanuddin Makassar

Tampak pejabat struktural yang hadir mewakili Kalapas Pithra Jaya Saragih diantaranya, Pak Hutauruk selaku Kasi Kegiatan Kerja sekaligus, Plt. Kasubbag Tata Usaha, bersama Kasi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Bohera Pardede.

Baca juga: Liena SH., MH Resmi Jadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarapura Klungkung

Selain itu, bersama hadirnya ke dua pejabat struktural di atas, kegiatan secara virtual itu juga dihadiri dan diikuti Kasubsi Umum Erikjen Silalahi bersama Staf Kasubsi Umum Lapas Kelas IIA Pematang Siantar hingga selesai.

Baca juga: Kodim 0209/LB Gelar Silaturahmi Dengan Mitra Karib Babinsa

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematang Siantar menghadiri undangan kegiatan Rapat Koordinasi Kehumasan yakni, dalam rangka mendorong optimalisasi peran pemangku kehumasan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Kemenkumham Raih Penghargaan Terbaik UKPBJ Proaktif

Baca juga: FSP LEM SPSI Gandeng PPWI Selenggarakan Workshop Jurnalistik

Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menerima penghargaan atas pencapaian prestasi Terbaik Ke 2 atas UKPBJ Proaktif tahun 2023 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Penghargaan disampaikan langsung oleh Kepala LKPP, Hendrar Prihadi, dan diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto di Hotel The Westin Jakarta, Rabu (24/05/2023).

Baca juga: Maraknya Kasus Korupsi Libatkan Kepala Daerah, Tiga Institusi Duduk Bersama

Andap menilai pemberian penghargaan ini sangat penting karena pengadaan barang/jasa (PBJ) pemerintah memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional dalam meningkatkan pelayanan publik, serta berkontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

"Pencapaian atas prestasi tersebut merupakan kerja keras dan komitmen dari seluruh jajaran Kemenkumham, terutama rekan-rekan pengelola PBJ, dalam menerjemahkan perintah Bapak Menteri Yasonna Laoly sehingga target yang diinginkan tercapai, ” ujar Andap.

Jenderal polisi bintang tiga ini berharap apresiasi ini dapat semakin memacu UKPBJ Kemenkumham untuk lebih meningkatkan kompetensi dalam memberikan pelayanan terbaik dalam proses PBJ Kemenkumham. Adapun kriteria penilaian didasarkan pada beberapa faktor yaitu tingkat kematangan proaktif pada tahun 2022.

Baca juga: Ketua MA Lantik Panitera Muda Perkara Pidana Militer Mahkamah Agung

"Tingkat keterisian pejabat fungsional minimal 60%, nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) minimal baik (lebih dr 70%) serta Pimpinan tertinggi tidak terjerat permasalahan hukum di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, " tutupnya.

(rel ; Biro Humas Hukum dan Kerjasama)